DUMAI (Harian.co) — Rencana pembangunan dan revitalisasi Pasar Bunda Sri Mersing serta Pasar Pulau Payung di Kota Dumai menuai protes para pedagang. Perkumpulan Pedagang Pasar Bunda Sri Mersing dan Pulau Payung (PPPBSM) menilai pemerintah mengabaikan pedagang dalam seluruh proses perencanaan.
Ketua PPPBSM, Afrizal, menegaskan pembangunan pasar harus melibatkan pedagang sejak awal, bukan hanya memberi tahu setelah desain dan keputusan sudah jadi.
"Ini tempat kami mencari makan. Seharusnya sebelum menyusun rencana, pemerintah duduk bersama kami dan mendengarkan kebutuhan kami," ujarnya, Jumat (28/08).
Afrizal mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan pembangunan pasar sebelumnya, seperti Pasar Kelakap 7 dan Pasar Lepin yang dinilainya kurang tepat sasaran dan kurang dimanfaatkan.
"Jangan anggaran besar dikeluarkan, tapi hasilnya tidak sesuai kebutuhan pedagang dan masyarakat. Itu yang kami khawatirkan," tambahnya.
PPPBSM bukan menolak pembangunan, melainkan meminta transparansi dan keterlibatan penuh. Mereka meminta pemerintah membuka Detail Engineering Design (DED), membahas jumlah kios, mekanisme relokasi, dan jaminan pedagang dapat kembali menempati pasar setelah selesai dibangun.
Afrizal berharap Pemerintah Kota Dumai segera membuka dialog resmi dengan para pedagang sebelum melanjutkan tahap pembangunan.
"Pembangunan pasar yang baik bukan hanya soal megahnya bangunan, tapi memastikan pedagang yang selama ini menghidupkan pasar tetap mendapatkan tempat," tegasnya.
(Alx)
