JAKARTA (Harian.co) — Pemerintah memastikan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang selama ini berjalan. Bahkan, pemerintah menegaskan tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan.

Kepastian tersebut disampaikan Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait keberlanjutan operasional PT RAPP pascapencabutan izin PBPH, sekaligus menjawab kekhawatiran mengenai nasib para pekerja.

Barita menegaskan, pencabutan izin PBPH tidak serta-merta membuat aktivitas perusahaan berhenti. Pemerintah, katanya, telah menyiapkan skema agar kegiatan operasional tetap berlanjut.

"Yang pertama, pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini," tegas Barita. Sabtu(21/11/2026) 

Ia juga memastikan bahwa persoalan tenaga kerja menjadi salah satu perhatian pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan kebijakan pencabutan izin tersebut berdampak pada hilangnya mata pencaharian para pekerja.

"Karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan dan yang tadi ditanyakan bagaimana karyawan SDM-nya, tidak akan ada PHK," ujarnya.

Lebih jauh, Barita menjelaskan, pemerintah telah mengoordinasikan mekanisme keberlanjutan operasional perusahaan. Dalam skema tersebut, kegiatan operasional PT RAPP akan dilanjutkan melalui keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan bagaimana keberlanjutan operasional PT RAPP yang telah dicabut izin PBPH-nya dan akan dilanjutkan oleh BUMN dan BUMD bekerja sama untuk menindaklanjuti operasional perusahaan," jelasnya.

Menurut Barita, langkah tersebut dirancang agar kepentingan pekerja dan masyarakat tetap terlindungi, tanpa mengesampingkan penegakan aturan yang berlaku.

Ia menekankan, pemerintah ingin memastikan hak-hak karyawan tetap terpenuhi dan masyarakat yang selama ini memiliki keterkaitan ekonomi dengan perusahaan tidak ikut dirugikan.

"Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak dalam rangka kepatuhan pada regulasi," katanya.

Barita kembali menegaskan dua poin utama kebijakan pemerintah, yakni tidak ada PHK terhadap pekerja serta keberlanjutan operasional perusahaan melalui kerja sama BUMN dan BUMD.

"Tidak akan ada PHK dan yang kedua pemerintah mengatur agar keberlanjutan operasional PT RAPP ini dilanjutkan oleh BUMN dan bekerja sama dengan BUMD. Masyarakat tidak dirugikan, karyawan juga mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi," ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Kabupaten Pelalawan. Pasalnya, keberadaan PT RAPP selama ini memiliki keterkaitan besar dengan perekonomian daerah, termasuk penyerapan tenaga kerja, aktivitas perusahaan mitra, serta perputaran ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, Aliansi Serikat Pekerja Riau Komplek (ASPERIKOM) juga menyuarakan kekhawatiran terkait dampak pencabutan izin PBPH terhadap keberlangsungan pekerjaan dan kehidupan puluhan ribu pekerja yang mereka wakili.

ASPERIKOM meminta dukungan pemerintah daerah, khususnya Bupati Pelalawan, agar ikut memperjuangkan kepastian nasib para pekerja di tengah kebijakan tersebut.

Dengan adanya penegasan dari Barita Simanjuntak, pemerintah menyampaikan bahwa pencabutan izin PBPH tidak dimaksudkan untuk menghentikan aktivitas operasional maupun mengorbankan tenaga kerja.

"Kedaulatan ekonomi, kepatuhan pada regulasi menjadi prinsip yang dikaitkan dengan karyawan, masyarakat sekitarnya. Itu poin-poin yang saya kira penting untuk juga diketahui," tutup Barita.