PEKANBARU (Harian.co) — Kasus pemalsuan tanda tangan batas tanah yang menimpa H. Sopian HAS (74), warga Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, masih menyisakan pertanyaan besar.
Perkara ini telah berjalan lebih dari dua tahun sejak dilaporkan ke Polda Riau pada 18 September 2024 (LP/B/325/IX/2024/SPKT/Polda Riau), kemudian diserahkan ke Polres Rohil.
Yang menjadi sorotan, penyidik Unit III Satreskrim Polres Rohil sempat mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan (SP3) dengan alasan tidak ditemukan kerugian bagi korban. Padahal, H. Sopian jelas mengalami kerugian moril akibat tanda tangannya dipalsukan untuk merampas tanah miliknya.
Hasil uji Laboratorium Forensik Polda Riau pun membuktikan: tanda tangan yang tertera dalam SKGR No. 234/SKGR-S/VI/2011 adalah non-identik atau palsu.
Korban pun mengajukan gelar perkara khusus di Polda Riau pada 12 Februari 2026, namun hingga kini hasilnya belum disampaikan kepada pihak korban.
Menanggapi hal ini, Wakapolda Riau Brigjen Pol. Simson Zet Ringu, S.I.K., M.Si., menegaskan, tidak ada yang kebal hukum.
"Jika terbukti melakukan tindak pidana, wajib diproses sesuai hukum yang berlaku. Saya akan memerintahkan Ditreskrimum untuk memproses kasus ini," tegas Wakapolda.
Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Riau, Muhammad Rahul, S.H., menyambut baik pernyataan tersebut dan mendesak Polda Riau segera mengambil alih penanganan perkara.
"Kita tidak mau lagi tanah masyarakat dirampas menggunakan dokumen palsu. Kami minta Polda Riau segera mengambil alih agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di masa depan," tegasnya.
